Langsung ke konten utama

CAN: Empat Negara Maju Merusak Negoisasi

Nusa Dua, Greenpress-Tiga hari menjelang usainya Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali, Rabu (12/12), empat negara maju dinilai berperan destruktif untuk mempelambat kemajuan negoisasi. Empat negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, dan Australia.

Nur Hidayati dari Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers Climate Action Network (CAN) International pagi ini. “Konferensi perubahan iklim awalnya dibuka dengan harapan besar. Tapi kemajuan perundingan berjalan begitu lambat,” ujar Nur. “Ämerika Serikat, Australia, Jepang dan Kanada telah berperan destruktif dalam perjalanan perundingan,” tegas Nur.

Di satu sisi, kata Nur, negara berkembang (G-77) mengajukan pemotongan utang sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Sementara negara maju mengajukan teknologi baru rendah emisi karbon untuk diterapkan di negara berkembang.

Sayangnya, Nur melihat para menteri Indonesia terlalu lemah untuk bernegoisasi. Karena itu ia mendesak pada Presiden SBY untuk menekan para menteri untuk kembali ke tujuan semula. Dan bukan malah menerima mentah-mentah sejumlah ide dan syarat yang diajukan negara maju.

Tawar Emisi
Hal lain yang menonjol dalam perundingan adalah masalah tawar-menawar soal ketentuan penurunan emisi setelah Prokol Kyoto usai tahun 2012.

Di satu sisi, para ilmuwan yang tergabung dalam Intergovermental Panel for Climate Change (IPPC) sudah secara tegas menyatakan bahwa negara maju harus menurunkan tingkat emisi 25-40 % pada tahun 2020. Namun, keempat negara itu malah menawar untuk menurunkan emisi karbon hingga 22 % saja.

Terang saja hal itu membuat aktivis NGO yang tergabung dalam CAN murka. Menurut mereka ada upaya mementahkan hasil pertemuan Vienna saat semua negara maju setuju untuk menurunkan emisi mereka hingga ke tingkat 25-40 % pada 2020.

“Beberapa negara maju mencoba menawar penurunan tingkat emisi hingga 22%. Bagi kami tak ada kompromi di sini” ujar Richard Worthington dari Earthlife Africa.

Menurut Richard tuntutan masyarakat sipil yang tergabung dalam CAN sudah tegas. Negara maju, tanpa terkecuali, harus menurunkan laju emisi mereka hingga 40 % pada tahun 2020.

Tranfer Teknologi
Salah satu perdebatan panas lainnya yang mengemuka dalam perundingan UNFCCC adalah masalah transfer teknologi bersih negara maju ke negara berkembang. Termasuk juga pemberian dana hibah negara maju ke negara berkembang untuk mengadaptasi teknologi baru itu.

Stephan Singer dari WWF Internasional menyampaikan, empat negara maju seperti AS, Jepang, Kanada dan Australia lagi-lagi berperan destruktif dalam isu transfer teknologi. Mereka menolak transfer teknologi dengan alasan terhalang oleh ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs).

Padahal bagi CAN, transfer teknologi bersih dan pemberian dana hibah –bukan utang- ke negara berkembang, merupakan salah satu solusi nyata bagi negara berkembang untuk berperan membendung perubahan iklim.

“Ingat, menurut IPPC umat manusia hanya punya waktu 50 tahun untuk menurunkan efek gas rumah kaca (GRK) akibat emisi karbon,” kata Stephan. Jika negara maju masih memikirkan profit jangka pendek, maka bencana akibat perubahan iklim secara luas tak lagi bisa dicegah.

Rashed Titumir dari ActionAid Asia-Bangladesh juga menekankan pentingnya akses teknologi bersih bagi negara berkembang. Rasheed juga menyingung pasal 62 dalam Protokol Kyoto tentang ketentuan transfer teknologi bersih negara maju ke negara berkembang, “Tapi hingga sekarang, ketentuan ini masih belum dijalankan,”tandasnya.
(E Haryadi/CSF)

Komentar

Pos populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Negara Kepulauan Tuntut Amandemen Protokol Kyoto

Tuvalu, salah satu negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Foto : Google.

Kopenhagen, BL-Di tengah negosiasi yang alot COP 15 UNFCCC di Kopenhagen, Tuvalu dan sejumlah negara kepulauan menuntut Amandemen Protokol Kyoto dalam pertemuan Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) di Bella Center kemarin.

Pertemuan itu membahas amandemen annex B, sebagai bagian dari periode kedua dari komitmen Protokol Kyoto. Tuvalu, salah satu negara kepulauan Pacific yang mendukung pelaksanaan mengusulkan amandemen target menjaga tingkat kenaikan suhu bumi di bawah atau tak lebih dari 1,5 derajat selsius dan konsentrasi gas rumah kaca tak lebih dari 350 ppm. Lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya, yang hanya 2 derajat celcius.

Hal tersebut dilaporkan Siti Maemunah dari Jatam yang juga turut hadir dalam COP 15 UNFCCC. Menurut Maemuna, Tuvalu adalah salah satu negara kepulauan di Asia pasifik yang harus lintang pukang bertahan hidup aki…