Langsung ke konten utama

Disiapkan, Uji Materiil PP 2/2008

Diusulkan Segera Dicabut

Jakarta,- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat sedang mempersiapkan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Hutan. Langkah itu dilakukan karena proses penyusunan PP tersebut dinilai melanggar undang-undang.

"Karena itu, sebelum proses hukum berjalan, sebaiknya peraturan pemerintah
tersebut dicabut," kata ahli hukum lingkungan Mas Achmad Santosa dalam
diskusi terbatas yang diselenggarakan di Kompas, Rabu (27/2). Tampil pula
sebagai pembicara, Hendro Sangkoyo dari School of Democratic Economics
(SDE), Siti Maemunah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Soetrisno
(Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Hutan Badan Planologi Departemen
Kehutanan), serta dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, diwakili
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi S Witoro.

Dari perspektif hukum, menurut Mas Achmad Santosa, terhadap peraturan
pemerintah (PP) tersebut harus dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung
karena proses pembuatan PP No 2/2008 itu bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.

"PP itu melanggar tiga prinsip, meliputi kejelasan tujuan, kejelasan
rumusan, dan keterbukaan. Kalau disebutkan PP itu hanya berlaku untuk 13
perusahaan pemegang kuasa pertambangan, tidak ada pernyataan eksplisit dalam
PP tersebut," ujarnya. Begitu pun dalam penyusunannya tidak melibatkan
dialog publik.

Dia sependapat dengan Hendro dan Maemunah, yang menyatakan bahwa PP itu
harus dicabut kalau Indonesia tidak mau kehilangan muka di hadapan komunitas
internasional dan mendapat tekanan dari masyarakat internasional. "Baru dua
bulan kita menjadi tuan rumah dari pertemuan internasional tentang perubahan
iklim, yang memprakarsai upaya-upaya pengurangan emisi karbon dari hutan.
Sekarang, pemerintah justru membuat PP yang mendorong kerusakan hutan," kata
Hendro.

Hendro menegaskan, PP ini tidak hanya salah secara teknis, tetapi juga
menunjukkan adanya krisis politik. "Angka Rp 1,5 juta per hektar untuk
kompensasi hutan per tahun yang disebut dalam PP itu bagaimana cara
menghitungnya? Apakah sudah memperhitungkan dampak sosial-ekologisnya? " ujar
Hendro.

Akan tetapi, Witoro dan Soetrisno secara implisit menyatakan, baik
Departemen Kehutanan maupun Departemen ESDM akan mempertahankan PP tersebut.

"Daripada tidak mendapat apa-apa dari pengusahaan pertambangan, dengan PP
ini kita bisa memperoleh nilai. Masalah berapa besar nilainya, itu bisa
dibicarakan asalkan pertambangan tetap beroperasi," kata Soetrisno.
(AIK/MH/TAT/ ISW/THY/Kompas)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…