Langsung ke konten utama

Indonesia dalam Environmental Performance Index 2008.



Oleh : Sonny Mumbunan ***

Kita belum serius mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium. Secara khusus target environmental sustainability. Indonesia berada di urutan 102 dalam Environmental Performance Index (EPI). Nyaris masuk kelompok pecundang, dari 149 negara yang dinilai tahun ini.

Melihat negara-negara tetangga, kekurangseriusan itu menjadi lebih terasa. Baru 66 persen target kebijakan dalam bidang lingkungan yang dicapai Indonesia. Thailand sudah mencapai hampir 80 persen (peringkat 53). Jiran kita Malaysia, menempati peringkat 26, bahkan telah mencapai 84 persen target.

EPI adalah indeks yang disusun dari sebuah kumpulan data statistik lingkungan hidup. Ia dirancang untuk jadi indikator pengukur proximity-to-target. Seberapa dekat kebijakan lingkungan sebuah negara mengacu rencana target dalam Milenium Development Goals (MDGs) yang dicanang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kaki konstruksi indeks ini berdiri di atas dua blok tujuan. Pertama, mengurangi dampak kondisi lingkungan hidup atas kesehatan. Kedua, meningkatkan vitalitas ekosistem. Tujuan-tujuan ini lantas dipecah ke dalam beberapa kategori kebijakan dan indikator-indikator yang lebih spesifik. Semuanya diberi bobot.

Hasilnya, Swiss menempati peringkat pertama. Negara-negara Skandinavia menyusul (Swedia, Norwegia, dan Finlandia) di deretan puncak. Sungguh menarik, bahwa Kosta Rika, negara kecil di Amerika Latin, duduk di tempat kelima. Posisi kunci ditempati negara-negara Afrika.

Ada satu-dua kekecualian memang. Tetapi, secara umum negara maju dengan tingkat pendapatan tinggi menempati kelompok atas. Tingkat kemakmuran punya hubungan positif dengan skor EPI. Negara-negara miskin menghuni kelompok bawah. Dalam banyak kasus praktek good governance secara statistik menyumbang hasil yang baik bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

Indonesia, untuk indikator seperti konservasi habitat yang didiami spesies-spesies kritis, protected area sumberdaya kelautan dari eksploitasi industrial dan kegiatan manusia, menujukkan kinerja relatif tidak memuaskan. Demikian pula berkait intensitas emisi CO2 yang dibuang sektor industri. Capaian Indonesia berada jauh dibawah rata-rata kelompok negara dengan tingkat pendapatan sama.

Meningkatnya profil Indonesia dari konferensi perubahan iklim bergengsi akhir tahun lalu di Bali tampak belum sinkron dengan capaian yang ditemukan dalam EPI. Dalam kategori kebijakan perubahan iklim, baru sekitar 60 persen target yang dicapai. Apalagi, dampak perubahan iklim semakin hari semakin kurang abstrak. Ia berperan tak langsung dibalik kekerapan banjir yang menyergap Jakarta. Atau persoalan kelangkaan kedelai.

Secara keseluruhan masih buruk. Akan tetapi, beberapa kebijakan menunjukan pencapaian memuaskan meski tak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara bersumberdaya berlimpah. Misalnya tingkat ekstraksi dan ketersediaan air atau tingkat penangkapan berlebihan (overfishing) atas jenis ikan penting bagi kestabilan rantai makanan dan ekosistem. Serta, kebijakan perlindungan 10 persen dari habitat darat, air dan maritim.

Kritik atas EPI
EPI bukan tanpa kritik. Pembobotan indeks ini dinilai bias negara maju. Dalam kategori environmental health, bobot yang diberikan adalah 50 persen. Sementara, kategori perubahan iklim berbobot 25 persen. Berkemampuan finansial lebih, negara maju punya kapasitas lebih dalam mencegah efek polusi lingkungan atas kesehatan manusia dibanding negara-negara berkembang atau miskin.

Di sisi lain, negara-negara maju adalah penguna energi terbesar dan penyumbang penting bagi perubahan iklim global. Aspek ini diberi bobot lebih kecil.
Persoalan lain adalah legitimasi. Sebagian target kebijakan disusun oleh para pakar. Padahal, kebijakan adalah proses politis. Bila ingin efektif, instrumen seperti EPI mesti ditempatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Merujuk target kebijakan yang dibuat negara bersangkutan.

Di luar itu, instrumen kontrol yang lebih akurat dan pantas dibanding EPI telah tersedia. Jerman misalnya, punya Umweltbarometer. Uni Eropa punya State of The Environment Report.

Tetapi EPI bukan tanpa faedah. Sekurangnya, ia bisa menjadi dasar bagi penilaian kebijakan lingkungan sebuah negara dan bahan pembanding antar-negara. Terutama mereka yang belum memiliki instrumen semacam ini.

Belajar dari Brazil
Untuk faedah yang disebut belakangan, Brazil bisa jadi cermin bagi Indonesia. Kedua negara ini sama-sama berpenduduk banyak, rumah bagi hutan tropis penting dunia, dan berasal dari kelompok negara berpendapatan relatif sama. Brazil punya peringkat lebih baik dalam EPI.

Brazil menerapkan kebijakan anggaran dan mekanisme alokasi dana fiskal yang unik. Satu-satunya di dunia. Untuk konservasi keragaman hayati dan sumberdaya air, transfer dilakukan dalam bentuk -yang saya sebut- Dana Alokasi Ekologis (DAE). Beberapa negara bagian di Brazil menjalankan kebijakan ini.

Dana tersebut berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN). Disalurkan ke setingkat kota atau kabupaten berdasar indeks ekologis. Dengan instrumen transfer fiskal, DAE mengintegrasikan fungsi-fungsi konservasi alam ke dalam sistem intergovernmental fiscal transfer. Sebuah inovasi sosial yang cerdas dan memikat. Di Indonesia, kita baru punya dana alokasi umum (DAU) dan alokasi khusus (DAK).

Logika dan argumentasi ekonomi-ekologis dibalik DAE berguna menjawab masalah aktual di Indonesia. Antara lain, perihal siapa, antara Jakarta atau Jawa Barat, yang semestinya bertanggung jawab menanggung biaya konservasi kawasan hulu daerah aliran sungai, agar banjir tak menenggelamkan ibukota Indonesia.

Bentuk kelembagaan pengelolaan sumberdaya berkarakter common-pool oleh komunitas perlu pula didorong dan diperkuat. Ilmuwan sosial Elinor Ostrom mendokumentasikan, bagaimana komunitas menjadi pelengkap. Bahkan alternatif bagi sistem kelola sumberdaya berbasis mekanisme pasar dan koordinasi negara.

Hutan, air, atau kelautan adalah contoh sumberdaya yang mungkin dikelola komunitas dengan adil, efisien dan berkelanjutan. Indonesia butuh banyak inovasi sosial pengelolaan sumberdaya alam. ***

*** Penulis adalah kandidat doktor ilmu ekonomi pada Universiaet Leipzig dan Heinrich Boell Fellow pada departemen ekonomi, Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) Jerman.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Gerakan Pro Lingkungan Kian Tumpul

Oleh : Yos Hasrul*

Saat perkebunan dan tambang menyerbu . Bentang hutan alam di negeri-negeri ini sebagian besar telah hilang. Coba lihat, gunung-gunung telah gundul. Pohon-pohon tercerabut dari tanah. Tanah desa berubah jadi kubangan raksasa. Jalan raya sebagian besar rusak parah. Kata kesejahteraan masih sangat jauh dari rakyat.

Nasib rakyat tetap sama, meski investor berlomba-lomba mengkavling tanah. Tak ada perubahan.

Dua hari lalu, saya sempat mampir di bumi konawe utara. Menjejal jalan-jalan di ujung desa. Melewati rumah-rumah yang berdebu dan jauh dari sebutan sejahtera. Sepanjang mata memandang hanya terlihat pohon sawit berjejal hingga ke puncak bukit. Seluruh hutan alam telah berganti pohon sawit. Di belakang desa, gunung-gunung mulai bolong-bolong.

Saya mampir di salah satu perkampungan eksodus ambon di Desa Tobi Meita. Nama desa Tobi Meita dalam bahasa setempat berarti gunung tinggi. Nama ini diambil karena di belakang desa gugus pengunung menjulang berderet de…