Langsung ke konten utama

Mewujudkan Demokrasi Ramah Lingkungan


Makassar,-Greenpress, Gagasan agar para aktivis lingkungan masuk dalam ranah politik kembali mengemuka dalam sebuah diskusi lingkungan di Makassar yang diselenggarakan Pusat Regional Kementerian Lingkungan Regio Sulawesi, Maluku dan Papua yang menghandirkan Eep Saefulloh Fatah sebagi pembicara.

Isu sebenarnya telah Sejak tahun 1980-an, di kalangan politik berkembang kehendak untuk merancang demokrasi yang sensitif lingkungan. Saat itu lahirlah sebuah gagasan yang disebut ecodemocracy atau green democracy. Seiring dengan itu diperkenalkanlah konsep-konsep baru seperti green polity, green policy, green budget, green party, green politician, dan sebagainya. Belakangan, gagasan ini dipercanggih dalam bentuk “biokrasi” (biocracy).

Menurut Eep Saefulloh Fatah, Direktur Sekolah Demokrasi Indonesia (SDI) saat tampil sebagai pemateri pada acara Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kalangan Legislatif dan Eksekutif di Daerah, biokrasi adalah model demokrasi yang tak hanya menimbang dan mewakili kepentingan pemilih tetapi juga menimbang kepentingan lain seperti, binatang, ekosistem dan generasi mendatang.

“Biokrasi bukanlah sebuah sistem yang harus diinstal sekaligus melainkan dapat dimulai pembentukannya secara mencicil. Karena itu, tersedia berbagai alternatif untuk memulai, pertama-pata dibutuhkan “para perintis”,”katanya di depan 50-an anggota legislatif dan eksekutif kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, di Makassar beberapa waktu lalu.

Dikatakan, untuk melaksanakannya dapat dimulai dengan portofolio hijau dalam kabinet pemerintahan, masuknya politisi hijau ke dalam kabinet dan lembaga legislatif,
partai yang menempatkan agenda lingkungan sebagai salah satu platform utama dan membangun jaringan dengan para pengusung agenda lingkungan.

“Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk kaukus lingkungan, forum-forum aksi lingkungan berbasis komunitas, mengeluarkan aturan-aturan khusus yang sensitif
lingkungan serta membangun sistem pemilu berbasis pilihan kandidat dan advokasi pemilih berbasis sensitivitas lingkungan,” lanjutnya.

Karena itu ia menilai reformasi birokrasi pengelolaan lingkungan hidup di berbagai tingkatan pemerintahan mutlak diperlukan. “Melakukan perbaikan pengorganisasian
pengelolaan LH serta strategi mobilisasi anggaran harus dirancang dan dijalankan,” katanya.

Hanya saja, Andrinof A Chaniago, dari Pengajar Ekonomi Politik Departemen Politik FSIP Universitas Indonesia ini menilai reformasi birokrasi masih menuai sejumlah kendala. Diantaranya, konflik nilai produk hukum yuridis-formal seperti undang-undang sektoral (kehutanan, pertambangan) dan undang-undang nonsektoral.

“Ketidakjelasan distribusi kewenangan pemerintahan secara vertikal, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi persoalan krusial di samping ketidaksamaan presepsi antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif,” kata peneliti senior The Habibie Center dan Center for Indonesian Regional dan Urban Studies (CIRUS) ini.

Bukan itu saja, Andrinof melihat masalah struktual juga mempengaruhi kompleksitas persoalan birokrasi kelembagaan. Sebut saja rendahnya tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat sehingga menimbulkan tekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. “Kuatnya posisi para pemilik modal yang punya kepentingan pragmatis mengejar keuntungan dan memperbesar asset, merupakan sisi lain yang turut menyumbat reformasi birokrasi,” imbuhnya.(Enal/Andi Ahmad/WAN).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…