Langsung ke konten utama

Donasi Publik Tolak PP No 2 Tahun 2008 Capai Rp 34 M

KALIANDA,Greenpress-Penggalangan kekuatan berupa donasi publik untuk menolak PP No 2 Tahun 2008 yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sejak 4 Februari 2008 hingga kini sudah terkumpul sekitar Rp 34 miliar dan akan terus dilakukan hingga enam bulan ke depan.

"Dana itu akan kami sumbangkan kepada Negara melalui Departemen Keuangan. Negara sedang membutuhkan dana sampai-sampai mengizinkan pembukaan hutan lindung untuk pertambangan kepada 13 perusahaan pertambangan dengan tarif sangat murah Rp 300 per meter per tahun," ujar Direktur Eksekutif Walhi Nasional Chalid Muhammad, Minggu (13/4) pada acara peringatan Hari Bumi di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan.

Chalid mengatakan, upaya penggalangan donasi publik merupakan upaya Walhi mengajak masyarakat menolak upaya pemerintah merusak hutan lindung lebih luas lagi. Walhi menyebutkan, laju kerusakan hutan di Indonesia yang sudah mencapai 2,7 juta hektar per tahun. Sehingga upaya tersebut sekaligus sebagai penegasan, masyarakat umum juga memiliki kemampuan mengelola hutan.

Walhi menyebutkan, sampai sekarang komitmen berupa donasi publiK yang masuk ke Walhi sudah sebesar Rp 34 miliar. "Donasi publik itu berasal dari individu-individu, seniman, ibu rumah tangga, anggota parlemen, seniman, dan juga kelompok-kelompok agama yang peduli kelestarian hutan, " kata Chalid seperti dikutip Kompas.

Walhi yakin dukungan penolakan kebijakan pemerintah melalui donasi publik itu akan terus membesar. Walhi akan membuka dukungan donasi itu hingga enam bulan ke depan. Walhi merencanakan, donasi publik yang terkumpul akan diserahkan kepada Departemen Keuangan.

Menurut Chalid, upaya penolakan tegas semacam itu lebih merupakan tekanan politik kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan pengelolaan hutan lindung yang membolehkan 13 perusahaan pertambangan membuka hutan lindung. Walhi yakin, upaya tersebut jauh lebih berhasil daripada memakai jalur penolakan melalui judicial review di Mahkamah Agung (MA). "Pengadilan kita sedang sakit, penuh korupsi. Cara melalui tekanan semacam ini akan jauh lebih efektif," katanya.(HLN/Kompas/WAN)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…