Langsung ke konten utama

Pemuda Tak Percaya Diri Dalam Kepemimpinan Nasional

Yogyakarta, Greenpress- Meski era reformasi telah berumur sepuluh tahun, namun hingga kini kepemimpinan nasional masih didominasi kalangan tua yang sangat dekat orde baru, sementara kaum muda masih sedikit yang berkiprah dalam kepimpinan politik.

Hal tersebut tidak terlepas adanya sistem, budaya dan watak kolonial yang terus melekat dan dilestarikan di segala aspek negeri ini, sehingga membuat kaum muda Indonesia tidak mempunyai rasa kepercayaan diri yang kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan politik dan negara.

Demikian terungkap dalam Konfrensi Nasional Kaum Muda Indonesia dan Kepemimpinan Nasional yang mengambil tema “Majukan Gerakan Sosial, Jawab Krisis Bangsa dengan Kepemimpinan Politik.(17/4).

Acara tersebut bertempat di Pasar Seni Gabusan Bantul, Yogyakarta itu merupakan salah satu dari rangkaian workshop dan diskusi paralel yang digelar dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) X Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), . Hadir sebagai narasumber dalam acara itu Usman Hamid (Kontras), Agung Putri (Direktur Elsam), Johnson Panjaitan (Ketua Dewan Nasional Walhi), Maria Ahmad (Serikat Hijau Indonesia), Aristan dan Refrisond Baswir (Pakar ekonomi kerakyatan). Konfrensi ini juga dihadiri oleh kalangan muda Indonesia yang tergabung dalam 149 wakil muda dari berbagai organisasi pergerakan dan akar rumput.

”Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan adalah bagian dari gerakan. Konfrensi ini sendiri mengingatkan saya pada forum sosial dunia dalam konteks kepemimpinan kaum muda dan perjuangan HAM. Saya sendiri masih gelisah, apakah konteks kepemimpinan itu yang kita perjuangkan. Barangkali ada hal yang lebih serius yang belum kita kerjakan. Apakah kepemimpinan politik bisa memberikan jawaban yang bisa diterima masyarakat,” jelas Usman Hamid.

Usman juga mempertanyakan lebih jauh apakah kaum muda Indonesia adalah sebuah jawaban bagi krisis kepemimpinan bangsa ini. Karena sejak era reformasi, 10 tahun lewat dan sudah empat kali Indonesia kini mempunyai pemimpin baru, namun itu tetap tidak membawa perubahan apa pun baik untuk kesetaraan ekonomi, politik dan juga hak-hak ekonomi bagi rakyat.

“Kalau mau perubahan kita harus kerja keras, atau kumpul partai baru atau petisi. Itu juga tidak cukup tetapi juga harus dilakukan sebagai proses panjang untuk membangun gerakan sosial tadi,” tandasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau, Jony Mundung mengatakan, begitu riskan bagi kaum muda ketika menjadi sebuah pemimpin pergerakan. Hal ini pula membuatnya ada ketakutan, karena setiap dilakukan kaum muda untuk membela rakyat, maka pencap-an langsung dilabelkan.

“Menyerukan suara rakyat untuk moratorium logging, kontrak politik, namun bahasanya juga tidak mudah dipahami bahasa rakyat. Karena bahasa kaum muda itu sangat revoulusioner. Kaum tua selalu melarang agar jangan anarkis. Tapi Korupsi itulah yang anarkis tetapi rakyat dan kaum muda demo, justru itu dianggap anarkis. Kita di suruh diam, diminta santun. Kita, kaum muda kemudian dihadang hukum dengan produk kapitalisme. Namun kita juga kekurangan komunikais politik kepada rakyat,” tambah Jony.

Hal senada juga diungkapkan Johnson Panjaitan, bahwa begitu sulitnya kaum muda Indonesia mengambil alih kepemimpinan Indonesia yang sudah sangat kritis ini, terlebih pemuda yang masih memegang teguh prinsip dan idialismenya.

”Tahun 2005 kita sudah berpikir pemimpin alternatif, Munir sudah kita sebutkan pemimpin masa depan untuk problem complicated kebangsaan. Akibat dari begitu intensnya kawan kita itu (dalam perjuangan prinsip dan idialisnya), bayarannnya cukup mahal. Yah, pemimpin alternatif seperti Munir itu dibutuhkan,” jelas Johnson.

Watak Kolonial dan Ekonomi Kerakyatan

Sementara Revrisond Baswir menilai bahwa persoalan krisis kepemimpinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan konteks historis kepemimpinan negeri ini sendiri. Indonesia lahir dalam situasi kolonialisme yang panjang 3,5 abad. Sehingga telah meninggalkan struktur watak ekonomi kolonialisme yang sudah sangat melekat.

”Dalam watak ekonomi kolonial, Indonesia hanya dijadikan sebagai produsen dan import untuk memenuhi kebutuhan kapital internasional. Jika dulu adalah rempah-rempah, sekarang mengarahnya ke tambang dan kelapa sawit. Indonesia selalu diposisikan juga sebagai pasar menjual barang-barang jadi yang dijual kembali di Indonesia. Indonesia juga dijadikan tempat memutar kelebihan kapital untuk mendapatkan kapital yang lebih besar lagi,” jelasnya.

Karena itu menurut Revrisond yang dibutuhkan adalah mengkoreksi kembali struktur watak ekonomi kolonial itu dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh kembalinya ekonomi kerakyatan seperti yang diusung para pendiri bangsa ini. ”Hal ini bisa mengembalikan Indonesia menjadi negara mandiri dan menjadikan Rakyat berdaulat secara ekonomi,” jelasnya.

”Kita harus memastikan bagaimana kita bisa mereduksi alat-alat produksi itu tidak lagi dikuasi oleh kapitalis. Dikembalikan lagi sesuai dengan peraturan, bahwa petani bisa memiliki tanahnya lagi, saham-saham bisa dimiliki buruh-buruh, dan semua proses produksi dan alat-alat produksi bisa dikuasai oleh rakyat lagi,”tambahnya.

Lebih jauh Revrisond mengutip buku ”dekolonialisasi Indonesia” yang ditulis tahun 1956 disebutkan bahwa hingga tahun 1 april 1956 telah dengan setia memenuhi kewajibannya, sehingga merupakan hal yang sangat berarti bagi keuangan Belanda. Ketika Soekarno memilih tidak lagi bergantung yang kemudian perekonomian jatuh pada tahun 1965 karena resesi, namun ketika Soeharto berkuasa dan sangat neoliberalisme. Indonesia kembali harus membayarnya melalui IGGI dimana ketuanya adalah seorang Belanda. Itu terus dilakukan oleh Indonesia hingga kepemimpinannya sekarang.
”Sampai hari ini kita masih mencicil hutang penjajah, tapi kok, kita ngaku Merdeka,” tandas Revrisond.

Dia menandaskan untuk hal semacam ini, maka pergerakan kaum muda Indonesia sangat dibutuhkan untuk memperjuangkannya. ”Sayangnya kaum terpelajar muda kita yang mempunyai pendidikan cukup tinggi sekarang ini justru lebih memilih bekerja di perusahaan tambang, sawit dan sebagainya. Jadi menurut saya, jangan menyerah agar neoliberalisme tidak mendominasi. Peran kaum muda harus seperti yang pernah didengungkan Soekarno bahwa: Revolusi Belum Selesai,” tandas Revrisond.

Konfrensi ini dianggap sebagai pencerahan para delegasi kaum muda pergerakan dari seluruh rakyat Indonesia. Rencananya mereka akan lebih memperdalam dan mengkonkretkannya lagi dalam sebuah pembahasan rapat pleno dan sidang komisi pada Jumat (18/4),

”Hasil rumusannya akan kami agendakan para Sidang Komisi PNLH X Walhi tgl 20-21 April ini,” jelas Erwin Usman sebagai pihak penyelenggara konfrensi. (Marwan Azis)



Komentar

Pos populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Negara Kepulauan Tuntut Amandemen Protokol Kyoto

Tuvalu, salah satu negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Foto : Google.

Kopenhagen, BL-Di tengah negosiasi yang alot COP 15 UNFCCC di Kopenhagen, Tuvalu dan sejumlah negara kepulauan menuntut Amandemen Protokol Kyoto dalam pertemuan Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) di Bella Center kemarin.

Pertemuan itu membahas amandemen annex B, sebagai bagian dari periode kedua dari komitmen Protokol Kyoto. Tuvalu, salah satu negara kepulauan Pacific yang mendukung pelaksanaan mengusulkan amandemen target menjaga tingkat kenaikan suhu bumi di bawah atau tak lebih dari 1,5 derajat selsius dan konsentrasi gas rumah kaca tak lebih dari 350 ppm. Lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya, yang hanya 2 derajat celcius.

Hal tersebut dilaporkan Siti Maemunah dari Jatam yang juga turut hadir dalam COP 15 UNFCCC. Menurut Maemuna, Tuvalu adalah salah satu negara kepulauan di Asia pasifik yang harus lintang pukang bertahan hidup aki…