Langsung ke konten utama

Taman Nasional Tak Bisa Dijadikan Hutan Produksi

Jambi,-Menteri Kehutanan (Menhut) MS Ka`ban menegaskan, sampai kapan pun taman nasional tidak bisa dijadikan hutan produksi (HP), karena pengertian HP untuk mengambil kayu atau mengeksploitasi hasil hutan.

"Sampai kapan pun taman nasioanal tidak bisa dijadikan hutan produksi. Itu menyalahi," kata Ka`ban didampingi Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dihadapan puluhan suku anak dalam atau Orang Rimba (Suku Kubu) di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Sabtu.

Kecuali hutan produksi dialihfungsikan menjadi taman
nasional atau kawasan konservasi itu baru bisa untuk menyelamatkan ekosistem, flora dan fauna.

Ka`ban menyampaikan penegasan itu sehubungan adanya permintaan salah seorang tokoh masyarakat Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun yang berada di penyangga TNBD itu, untuk menjadikan sebagian kawasan TNBD menjadi HP.

"Dulu TNBD ini sebelumnya Hutan Produksi Terbatas (HPT), namun pada 2003 ditetapkan menjadi taman nasional seluas 60.000 hektar dengan pertimbangan untuk menyelamatkan komunitas Orang Rimba yang tinggal di kawasan itu sejak ratusan tahun lalu," katanya.

Orang Rimba memelihara hutan dengan kearifan tradisional sehingga harus dilindungi dan dipelihara hutan mereka.

Ia menjelaskan, pada 1970-an hutan Indonesia relatif bagus seperti Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga menggiurkan semua pihak untuk bermain kayu.

Hampir 30 tahun eksploitasi hutan itu dilakukan, namun tidak ada perbaikan atau penanaman kembali, akibatnya 120 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan total.

Pemerintah telah mencabut izin hak pengusahaan hutan (HPH) di seluruh Indonesia seluas 7 juta ha dari 9 juta ha, karena pengusaha HPH itu dinilai merusak hutan serta para pelaku penebangan liar (ilegal logging).

Untuk mereboisasi hutan yang rusak satu-satunya jalan harus menanam kembali. Untuk hutan produksi dan hutan tanaman rakyat (HTR) disarankan menanam tanaman sengon dan meranti, karena pangsa pasar kayu itu cukup baik.

Kayu sengon untuk kebutuhan bubur kertas (pulp and paper) memiliki pangsa pasar yang memiliki prospek di pasar dunia, karena tiap satu hektar pada masa panen empat sampai lima tahun memproduksi kayu 700 m3 atau bisa mendatangkan uang Rp140 juta per ha.

"Berarti Sengon itu lebih baik harganya dibanding kelapa sawit," katanya.

Dalam tatap muka dengan Orang Rimba itu, Tumenggung Tarib (penerima Kalpataru 2006) mengucapkan terima kasih kepada Menhut Ka`ban yang memenuhi janjinya datang ke TNBD.

Tarib meminta kepada Menhut dan Gubernur Jambi, untuk menjaga dan mengamankan TNBD sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah mereka.

"Kami juga minta pemerintah memperhatikan masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi Orang Rimba. Masalah tempat tinggal atau rumah yang diberikan pemerintah tidak begitu perlu bagi kami, kecuali soal pendidikan dan kesehatan," ujar Tumenggung.(Ant)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…