Langsung ke konten utama

Kesepakatan Bali Road Map Ditangguhkan Negara Maju

Lambanya realisasi kesepakatan konferensi perubahan iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Bali Desember 2007 lalu, dikarenakan sejumlah negara maju hingga saat ini masih menangguhkan sejumlah komitmen Bali.

Hal tersebut diungkapkan Rachmat Witoelar, Presiden COP 13, dalam diskusi perubahan iklim yang digelar Forum Diskusi Perubahan Iklim bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup di ruang Adipura KLH, Jakarta, Selasa (17/6).

Sejumlah negara maju yang selama ini merupakan penyumbang emisi terbesar berupaya menangguhkan beberapa hasil kesepakatan Bali karena khawatir pengurangan emisi karbon akan berdampak pada aktivitas industri mereka."Mereka ketakutan saja. Kita ingin mereka minimal mencicil pengurangan karbon, tapi mereka tidak mau.”katanya.

Padahal Indonesia saja sudah berkomitmen untuk menurunkan 17% emisi karbon dari sektor energi. "Mereka lebih suka membayar kita daripada menurunkan emisinya. Tidak bisa begitu. Kita saja mau menurunkan emisi."ujarnya.

Namun penangguhan itu bukan berarti mereka menolak lanjut Rachmat, makanya sebagai Presiden COP dirinya terus berupaya mengingat negara maju agar mau menindak lanjuti kesepakatan Bali melalui penurunan emisi. ”Masih ada beberapa pertemuan internasional yang bisa digunakan untuk menekan mereka yaitu pertemuan di Ghana dan Argentina. Jika mereka tetap tidak mematuhi, akan mendapat peringatan keras di Copenhagen," katanya.

Sementara Mas Achmad Santosa, dari Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), yang juga tampil menjadi pembicara, dalam kesempatan tersebut lebih banyak mengkritik Indonesia secara internal terkait dengan Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (RANPI) yang dicanangkan pemerintah November lalu.

Ada beberapa kelemahanan RANPI menurut Mas Ota panggilan akrab Mas Ahmad Santosa, antara lain selama ini pemerintah hanya menjadikan RANPI dijadikan sebagai sarana perluasan informasi Konferensi Perubahan Iklim di Bali. Demikian halnya dalam segi pendanaan, belum ada kejelasan mengenai strategi pemerintah dalam mendayagunakan pendanaan global maupun dalam negeri termasuk skema yang diikuti serta mekanisme transparansi dan akutabilitas publik.

Dalam RANPI belum ada penjelasan yang mengatur mengenai mekanisme pelibatan stake holder dalam program mitigasi dan adaptasi."Jadi kelihatan sangat absurd berbicara iktiar menghadapi perubahan iklim namun masyarakat diperlukan sebagai penonton. Isu lingkungan terkesan elitis dan tidak dimengerti publik," kata Mas Ota.

Karenanya, ia mendesak Presiden Yudhoyono menyempurnakan RANPI selepas Konferensi Perubahan Iklim di Bali. Guna mendorong pengarusutamaan isu perubahan iklim bahasa yang digunakan dalam RANPI dan istilah-istilah perubahan iklim juga harus diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat serta perlu kerjasama dan koordinasi antar departemen dan elemen masyarakat dalam program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. (Marwan).



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…