Langsung ke konten utama

Pembangunan Jalan Trans Papua Ancam Kelestarian Hutan

Jakarta, Greenpress-Greenpeace dan FOKER (Forum Kerjasama LSM Papua memperingatkan pemerintah Indonesia karena telah menutup-menutupi ancaman dan risiko yang harus dihadapi hutan dan masyarakat asli Papua atas rencana pembangunan jalan Trans-Papua.

“Membuka akses jalan ke dalam hutan Papua demi pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar tidak hanya akan mengakibatkan penyusutan keanekaragaman hayati yang tak terpulihkan, tetapi juga akan memiliki dampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat Papua,” ujar Bustar Maitar, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Jalan sepanjang 4.500 km yang akan menghubungkan propinsi Papua dan Papua Barat akan melintasi kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

“Kami meminta pemerintah dan masyarakat Papua untuk mewaspadai kebijakan percepatan pembangunan Papua khususnya rencana pengembangan infrastruktur yang didorong oleh rencana eksploitasi sumber daya alam atas nama kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” Bustar menambahkan.

Menurut Arie Rostika media campaing Greenpress, FOKER LSM Papua dengan dukungan Greenpeace Asia Tenggara berencana menyelenggarakan serangkaian konsultasi publik antara Juli dan Desember 2008 guna mengkaji risiko tak-terhindarkan yang akan dihadapi kehidupan sosial dan lingkungan Papua akibat pembangunan jalan Trans-Papua ini.

Hasil konsultasi publik itu akan menjadi rujukan utama bagi FOKER LSM Papua melaksanakan Kajian Lingkungan Strategis terhadap kebijakan percepatan pembangunan Papua. Hasil kajian tersebut merupakan landasan bagi FOKER LSM Papua menuntut pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut akan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua.

Pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan Trans-Papua, merupakan prioritas dari INPRES No. 5/2007 (tentang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat). Pembangunan infrastruktur secara umum diakui sebagai cara untuk membuka akses terhadap wilayah-wilayah terpencil. Kendati demikian, belajar dari wilayah Indonesia lainnya, pembangunan infrastruktur justru merupakan mengancam tanah adat, dan saat yang sama merusak kesatuan ekosistem hutan hujan tropis yang tersisa di Papua, kecuali jika seluruh pihak bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola (governance) pengurusan wilayah.

“Inpres tersebut telah menempatkan masyarakat Papua sebagai obyek pembangunan. Percepatan pembangunan belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat Papua; kami khawatir, kebijakan tersebut justru akan mempercepat proses penghancuran Tanah Papua dan masyarakat Papua. Kami percaya ada banyak peluang bagi Tanah Papua untuk mengembangkan ekonomi serta memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat tanpa mengancam keberadaan tanah adat dan hutan yang tersisa,” ujar Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif FOKER. (Marwan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…