Langsung ke konten utama

RI warned of toxic waste from Japan

Nusa Dua, Bali-Environmental groups have warned that Japan could "dispose waste" in Indonesia under an Economic Partnership Agreement (EPA) the countries signed last year.

"What we see in the agreement is they include lists of toxic waste that are considered goods or commodities. It will justify the influx of hazardous waste from Japan to Indonesia," Basel Action Network (BAN) director for the Asia Pacific region Richard Guitierrez told reporters during the Ninth Meeting of Parties to the Basel Convention here Thursday.

Among the hazardous wastes categorized as goods are residual products, sewage sludge, medical waste, waste from chemical or allied industries, vessels, incinerator ash and uranium enriched in U235.

"They also include other banned substances such as chlorofluorocarbon (CFC), oil-contaminated products and nuclear waste," Guitierrez said.

The EPA was signed by President Susilo Bambang Yudhoyono and then Japanese prime minister Shinzo Abe in 2007, allowing for the reduction of tariff barriers for hundreds of goods from the two countries.

Guitierrez said the agreement would mostly favor Japan as the country was facing problems with the increasing volume of its domestic toxic waste.

"It would also benefit Japan 's investment in Indonesia as they would, for example, build fertilizer companies utilizing incinerator ash as ingredients and Indonesia probably may not be able to reject it although it is hazardous waste," he said.

"If Indonesia rejects the companies, Japan could demand the country pay for damages to its investments. It will be the other consequence of this agreement."

Japan is among rich nations rejecting the ban amendment under the Basel Convention, which is currently being discussed. The amendment, which has been ratified by Indonesia , aims to totally ban the import and export of hazardous waste to protect the environment and save public health.

Environmental group Balifokus director Yuyuin Yunia Ismawa urged the government to review the partnership agreement to protect the country from becoming a dumping ground for toxic waste.

"The government must involve the environment and health ministries to discuss problems with the agreement. It must be reviewed if we want to protect the country," she said.

Guitierrez said the issue has grown bigger since Japan signed similar agreements with 10 members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in April 2008.

"Under Japan 's vision, East and South Asian developing countries are in danger of being used as its repository for its increasing volumes of toxic waste," he said.

"With the agreement, ASEAN countries could not say the region is going to prohibit the imported toxic waste, including for environmental reasons."

He said if Japan succeeded in dumping its waste in the region through economic agreements, other countries -- including the United States and Australia -- were likely to demand Indonesia and others in the region open their land as a toxic waste dumping ground.

Indonesian delegation chief Agus Purnomo said the environment ministry was not intensively involved in discussions to draft the EPA with Japan .

"We did not see the detail of lists of goods and commodities in the agreement yet. We will check lists showing the possibility of toxic waste sent from Japan ," he said. (Adianto P. Simamora/The Jakarta Post)


Komentar

Pos populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Negara Kepulauan Tuntut Amandemen Protokol Kyoto

Tuvalu, salah satu negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Foto : Google.

Kopenhagen, BL-Di tengah negosiasi yang alot COP 15 UNFCCC di Kopenhagen, Tuvalu dan sejumlah negara kepulauan menuntut Amandemen Protokol Kyoto dalam pertemuan Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) di Bella Center kemarin.

Pertemuan itu membahas amandemen annex B, sebagai bagian dari periode kedua dari komitmen Protokol Kyoto. Tuvalu, salah satu negara kepulauan Pacific yang mendukung pelaksanaan mengusulkan amandemen target menjaga tingkat kenaikan suhu bumi di bawah atau tak lebih dari 1,5 derajat selsius dan konsentrasi gas rumah kaca tak lebih dari 350 ppm. Lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya, yang hanya 2 derajat celcius.

Hal tersebut dilaporkan Siti Maemunah dari Jatam yang juga turut hadir dalam COP 15 UNFCCC. Menurut Maemuna, Tuvalu adalah salah satu negara kepulauan di Asia pasifik yang harus lintang pukang bertahan hidup aki…