Kebijakan Lingkungan Tidak Pro Rakyat

Jakarta – Berbagai kebijakan mengenai lingkungan masih dianggap belum mendukung kebutuhan rakyat, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia, dan menimbulkan banyak konflik. Sebagai contoh, setidaknya ada 500 pekerja seks komersial (PSK) muncul setiap tahun lantaran pembukaan pertambangan atau makin buruknya kondisi lingkungan di daerah.

Demikian benang merah yang ditarik dari acara “Environment Outlook 2008” yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Jakarta, pekan lalu.

Rieke Dyah Pitaloka, aktivis masalah anak dan perempuan, pada acara tersebut mensinyalir kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab tingginya angka penjualan anak dan perempuan. “Ada korelasi yang jelas antara kerusakan lingkungan hidup dan penjualan anak dan wanita,” ujarnya.

Selama ini perempuan dan anak-anak dianggap paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan membuat pendapatan makin menurun. Kondisi ini mengakibatkan munculnya prostitusi. Bahkan Pulau Jawa, NTT, Sulawesi dan Kalimantan Selatan merupakan yang paling tinggi angka penjualan anak dan wanitanya.

Angka perdagangan manusia hingga April 2008 mencapai 3.042 orang, dan 89 persen di antaranya adalah wanita. Sementara data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga akhir 2007 menyebutkan bahwa dari 311 korban penjualan manusia, 218 di antaranya perempuan dan sisanya anak-anak. “Kebanyakan korban berasal dari Pontianak, Jawa Barat dan Jawa Timur yang memang diketahui memiliki tingkat kerusakan lingkungan tinggi,”imbuh Rieke seperti dilansir Sinar Harapan.

Menurut Koordinator Eksekutif Walhi Berry N Furqon, tumpang tindihnya berbagai peraturan mengenai lingkungan saat ini dianggap menjadi penyebab utama makin rusaknya lingkungan.“Oleh karena itu, kami menyarankan pencabutan seluruh peraturan dan kebijakan yang selama ini menjadi alat legitimasi pemodal dan elite politik untuk mengeruk keuntungan atas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam,” ucapnya.

Kebijakan tersebut juga seharusnya diikuti dengan kebijakan moratorium untuk penebangan hutan, lanjutnya. Menurut Berry, kondisi lingkungan selama 2008 telah menyebabkan bencana ekologi. Buktinya, pada tahun 2007 terjadi 205 bencana, tetapi tahun 2008 meningkat menjadi 359 bencana.

Sementara itu, konflik lahan juga terus terjadi. Peristiwa terbaru adalah penyerbuan penduduk Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, KabupatenBengkalis Riau, yang mengakibatkan dua balita tewas, 58 orang ditahan, dan 400 orang masih mengungsi ke hutan-hutan hingga saat ini.

Teungku Abdul Muntalib, warga Desa Beringin yang sempat ditemui pada acara tersebut, menyatakan peristiwa penyerbuan terjadi 18 Desember 2008, dengan melibatkan polisi yang menyerang masyarakat dengan menggunakan bom napalm, gas air mata, helikopter dan buldozer.

Konflik itu terjadi karena ada perebutan lahan antara petani yang tergabung dalam Sarikat Tani Riau (STR) dengan PT Arara Abadi. “Polisi bertindak dengan tidak memperhatikan rakyat, namun lebih mementingkan pemodal besar,” tutur Berry. “Kejadian tersebut merupakan tindakan yang direncanakan untuk melakukan kekerasan terhadap warga. Kami menuntut diambilnya tindakan tegas bagi pelaku kekerasan terhadap rakyat,” tegasnya. (sulung prasetyo/sinarharapan)


Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar: