Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari 25, 2008

Presiden Jual Hutan Lindung Seharga Pisang Goreng

Sejak 4 Februari lalu, hutan lindung dan hutan produksi tak berharga lagi. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008, para pemodal diberi kemewahan membabat hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan pertambangan dan usaha lain, hanya dengan membayar Rp 300 setiap meternya. PP ini menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi sesaat.

Ditengah keprihatinan bencana banjir dan longsor musim ini, Presiden mengeluarkan PP No 2 tahun 2008 tentang Jenis & tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan utuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

PP ini memungkinkan perusahaan tambang merubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar, hanya dengan membayar Rp. 1,8 juta hingga Rp. 3 juta per hektarnya. Lebih murah lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasi…

Global Warming Made in Riau

Pemanasan global telah menjadi ancaman serius dunia termasuk Indonesaia. Tapi di Riau penghancuran lingkungan terus terjadi. Setiap tahun ratusan ribu hutan Riau dibakar untuk disulap menjadi areal perkebunan.


Sisa-sisa pohon bekas pembakaran masih terlihat jelas saat saya datang ke tempat ini. Di sini ribuan pohon telah tumbang. Batang kayunya bergelimpangan dan telah berubah menjadi arang. Warnanya hitam sehitam tanah gambut di wilayah ini.

Sebagian kayu masih terongok di tepi jalan yang tak lagi terurus. Sebagian lagi telah ditata sedemikian rupa menjadi jalur-jalur yang siap disulut api kapan saja.

Tak lama lagi hutan di di Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, Riau ini akan habis untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

PT Bertuah Aneka Yasa, anak perusahaan Duta Palma Group berencana menghancurkan ribaun hektar hutan di sana.

Pada Juli hingga Agustus silam, kebakaran hebat terjadi di wilayah itu. “Waktu tu saya sedang di Jakarta menemui Pak Witular (Rahmat Witular Menteri Negara Lingkungan H…

Puisi Lingkungan: Ada yang Ingin Menerjemahkan Puisi Cinta

Ada yang ingin menulis puisi cinta
dengan menebang pohon hutan untuk dijadikan pena
tapi lupa menanamkan benih cinta di hatinya
hingga seisi hutan ditebas habis tanpa sisa


Ada yang ingin menggoreskan puisi cinta
dengan mengelupas permukaan tanah untuk dijadikan kertas
tapi lupa membentangkan lembaran cinta di hatinya
hingga seisi bumi disedot habis tanpa sisa

Ada yang ingin menorehkan puisi cinta
dengan menimba air laut untuk dijadikan tinta
tapi lupa menyiramkan larutan cinta ke hatinya
hingga seisi laut dikuras habis tanpa sisa. By : Setiyo Bardono
http://setiakata.multiply.com

Protes, Walhi Dirikan Dua Baliho di Depan Istana

JAKARTA,- Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan sejumlah organisasi yang peduli terhadap lingkungan mendirikan dua baliho di depan Istana Negara Jakarta, Senin (25/2).

Aksi itu merupakan protes menolak diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 2 tentang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Media relations WALHI, Musfarayani, mengatakan bahwa aksi yang digelar hari ini berupa aksi damai. "Hari ini kita aksi damai saja, kita memasang dua baliho yang menghadap ke istana negara dan nanti teman-teman dari sawit watch akan menyelenggarakan konferensi pers. Ke depan juga akan ada rencana dialog dengan Menhut di Kompas," ujarnya.

Dua baliho yang didirikan tersebut berisi protes terhadap peraturan pemerintah yang mengijinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang, infrastruktur telekomunikasi, dan jalan tol dengan tarif sewa seharga Rp120 sampai Rp300 per meter perse…

Negara Tunduk Pada Bisnis

Oleh : tJong Paniti

Negara Indonesia berdaulat atas sumberdaya alam yang terkandung di bumi Indonesia. Termasuk kedaulatan atas sumberdaya hutan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 33 ayat 3, UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Sumberdaya hutan yang meliputi tegakan pohon alam, habitat beragam kehidupan hayati, tempat mencari penghidupan bagi masyarakat sekitar hutan dan kandungan mineral di bawahnya mendapatkan ancaman pengrusakan yang semakin kuat dari tahun ke tahun, sejak Negara Indonesia berdiri. Ancaman ini justru datang dari kepentingan bisnis Pemerintah yang berkuasa.

Pemerintah melalui kewenangan mengatur, memanfaatkan, dan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kehutanan melalui berbagai produk kebijakan dan hukum justru bertolak belakang dengan tujuan penguasaan sumberdaya alam, yaitu …