Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Februari 27, 2008

50% Hutan Mangrove Rusak

JAKARTA: Dirjen Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Dephut, Sunaryo menjelaskan, saat ini sekitar 50% dari kawasan hutan mangrove seluas sembilan juta hektare (ha) dalam kondisi kritis.

"Tingginya kerusakan hutan mangrove, terutama disebabkan oleh tekanan untuk
pembuatan tambak," ujar Sunaryo usai kegiatan Penanaman dan Pemeliharaan
Mangrove di Kawasan Hutan Lindung Angke, di Jakarta kemarin.

Sementara itu, Menhut, MS.Kaban, mengatakan pemerintah berupaya
merehabilitasi kawasan hutan yang kritis. "Tahun ini diusahakan dilakukan
penanaman seluas 1,7 hektare (ha). Nilai pengembangannya diperkirakan Rp7
triliun hingga Rp8 triliun karena pembangunannya membutuhkan biaya Rp5 juta
per hektare," katanya. (Bisnis/et)


PP Tarif Tambang di Hutan Tidak Cerdas'

JAKARTA: Kebijakan pemerintah mengizinkan hutan lindung sebagai areal pertambangan terbuka demi PNBP seperti tertuang dalam PP No. 2/2008 dinilai prematur dan tidak cerdas.

Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono dan Direktur
Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi di Jakarta, kemarin.
Pernyataan itu terkait keluarnya PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan
Kawasan Hutan untuk Kegiatan Nonkehutanan.

"Upaya menggenjot PNBP dari pertambangan umum sebesar Rp 1,5 triliun dalam
revisi APBN 2008 [dari Rp4,24 triliun menjadi Rp5,77 triliun] kebijakan
tidak cerdas jika mengorbankan hampir satu juta hektare hutan lindung untuk
aktivitas pertambangan terbuka," ujar Elfian Effendi, Direktur Eksekutif
Greenomics Indonesia.

Dia menilai peningkatan penerimaan 36% itu diduga keras tidak terlepas dari
diluncurkannya PP 2/2008 yang di antaranya mengatur tarif penggunaan hutan
lindung untuk operasi pertam…