Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April 20, 2008

Jejak Sejarah Hari Bumi

Tiga puluh tahun yang lalu pada 22 April 1970, hari bumi untuk pertama kalinya diselenggarakan di Amerika Serikat, atas prakarsa seorang senator, . Embrio gagasan hari bumi dimulai sejak ia menyampaikan pidatonya di Seattle tahun 1969, tentang desakan untuk memasukkan isu-isu kontroversial, dalam hal ini lingkungan hidup, dalam kurikulum resmi perguruan tinggi mengikuti model “teach in” yaitu sessi kuliah tambahan yang membahas tema-tema kontroversial yang sedang hangat, khususnya tema lingkungan hidup.

Ternyata masyarakat menyambut baik ide ini, sehingga gerakan lingkungan benar-benar semarak, dan timbul arus gerakan yang lebih besar dengan dicanangkannya Hari Bumi .

Dukungan ini terus membesar dan memuncak dengan menggelar peringatan Hari Bumi yang monumental. ketika jutaan orang turun ke jalan, berdemonstrasi dan memadati Fifth Avenue di New York dengan mengacungkan tinju kemarahan kepada para perusak bumi. Tidak kurang dari 1500 perguruan tinggi dan 10.000 sekolah berpartisipasi d…

Peserta PNLH WALHI Tolak Asas Sosialisme

Tawaran asas Soliasisme dari tim perumus di komisi organisasi, menulai penolakan dari peserta Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) X Wahana Lingkungan Hidup di Jogjakarta.

"Sosialisme Indonesia itu merangkum tiga hal, yaitu Pancasila, UUD 45 dan gotong royong, " ujar Ridha Saleh, salah satu tim perumus yang juga anggota Komnas HAM. Menurut Ridha, persoalan asas ini merupakan persoalan yang baru dibahas dalam PNLH X Walhi. "Sebelumnya secara historis persoalan ini belum pernah dibahas di Walhi," tegasnya seperti dilansir situs Satudunia.

Sementara itu, menurut Jhonson Pandjaitan yang juga anggota tim perumus mengatakan bahwa kontruksi dari sosialisme Indonesia adalah kedaulatan ada di tangan rakyat secara merata. "Kedaulatan rakyat harus merata di semua segmen masyarakat bukan seperti sekarang ini yang hanya dimiliki oleh sebagaian kecil kelas masyarakat saja," ujarnya.

Namun tawaran asas Sosialisme Indonesia itu sontak mendapat penolakan dari anggota …

Benang Kusut WALHI Institute

Sudah tiga tahun WALHI Institute (WI) dibentuk untuk menopang perjuangan advokasi WALHI. Namun WALHI Institute berjalan dengan ketidakjelasan posisi kelembagaan, hal tersebut dikeluhkan sejumlah penggiat WALHI Institute dari berbagai daerah yang hadir dalam pertemuan PNLH WALHI X di Yogyakarta.

Bagi WALHI seperti Ide awal menggagas WALHI Institute untuk mendukung advokasi WALHI terhadap masalah lingkungan, adalah sebuah keniscayaan. Ide besar itu lahir akhir Desember 2005 sebagai respon atas rentetan kegagalan WALHI mengadvokasi masalah lingkungan.

Dibentuk untuk mewadahi kajian ilmiah mengenai lingkungan, guna mendukung advokasi WALHI, WI dalam perjalanannya menemukan persoalan mengenai status kelembagaan. Apakah independen dari WALHI ataukah menjadi bagian internal dari WALHI. Dua posisi tersebut jelas punya implikasi terhadap keputusan politik maupun pendanaan. Belum begitu jelas, persoalan apa yang melatari polemik status kelembagaan ini muncul, namun ajang PNLH X ini telah menjadi …

Totok Dwi :Kekalahan Walhi Sudah Bisa Ditebak

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kerap mengalami kekalahan di meja hijau dalam membela masalah lingkungan. Hal itu tidak terlepas karena WALHI dibelit berbagai persoalan rumit baik dari eksternal maupun internal


Beberapa kasus lingkungan yang diadvokasi WALHI, seperti kasus Newmont dan Lapindo Brantas, selalu kandas. Chalid Muhammad mengatakan biang kekalahan dikarenakan korupnya Lembaga Peradilan di Indonesia, mafia peradilan yang merajalela, dan tren menjadikan peradilan sebagai wadah legitimasi untuk menghancurkan keadilan. “Perusahaan tertentu mengeluarkan uang tidak seberapa dan mendapatkan putusan bebas dari peradilan,” tegas Chalid. Dalam kasus Lapindo, saat ini Walhi tengah mengajukan banding

Chalid S, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Barat dan Jull Takaliuang menuding hal yang sama. Direktur Yayasan Suara Nurani mencontohkan saat beliau divonis 1 tahun 6 bulan penjara lantaran membela hak masyarakat dari kesewenang-wenangan PT. Meares Soputan Mining di Minahasa Utara…