Langsung ke konten utama

ASEAN Diimbau Segera Bertindak Untuk Perubahan Iklim


Huahin, Thailand-Greenpress-Aktivis Greenpeace kembali menggelar aksi pada pertemuan puncak ASEAN di Huahin Thailand dengan cara membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan “Sepuluh Bangsa, Satu Visi-Bertindak untuk Iklim Sekarang” pada sebuah papan iklan di seberang tempat pertemuan.

Sayangnya Kepala Negara anggota ASEAN yang datang untuk menghadiri pertemuan tahunan tersebut tidak cukup banyak yang mengagendakan isu perubahan iklim bahkan sebaliknya justru memperparah bencana yang terkait dengan perubahan iklim di wilayah ini. Para
pemimpin ASEAN lebih banyak memfokuskan pada pembahasan resesi ekonomi global.

"Para pemimpin ASEAN harus mengumumkan sebuah inisiatif kerjasama untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan secara kolektif melakukan pencegahan terhadap fenomena pemanasan global,”kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara seperti dikutip dalam situs resmi Greenpeace Asia Tenggara (27/2).

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat perubahan-perubahan besar yang positif pada perbaikan lingkungan hidup. “Kita bisa mulai dengan memperbaiki ekonomi dengan sebuah kesepakatan baru yang ‘hijau' yang bisa mengurangi emisi, menciptakan lapangan kerja, dan hemat. Kita juga harus menghentikan deforestasi, yang juga berarti akan mengurangi emisi, menjaga keragaman hayati dan masa depan bagi mereka yang bergantung pada kelangsungan hutan,"jelas Bustar Maitar.
Para ilmuwan telah berulang-ulang memperingatkan bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling rentan dan kurang persiapan dalam menghadapi dampak-dampak dari perubahan iklim. Siklus kekeringan yang semakin parah, kebakaran hutan dan badai, yang banyak menimbulkan korban nyawa dan menghancurkan perekonomian, sudah menjadi kejadian tahunan di wilayah ini.

Sebagian besar anggota ASEAN adalah penandatangan Deklarasi Singapura mengenai Perubahan Iklim, Energi dan Lingkungan (diadopsi pada November 2007) dan berikutnya adalah Deklarasi Beijing (diadopsi pada Oktober 2008). Kedua deklarasi ini mengakui mendesaknya untuk memerangi perubahan iklim melalui Protokol Kyoto dan melalui aksi pencegahan nasional yang memadai.

"Greenpeace menyerukan kepada para kepala Negara Yang Terhormat untuk mewakili kepentingan masyarakat Asia Tenggara dan generasi mendatang untuk mendorong masyarakat internasional mengambil tanggung jawab segera dan membantu menghindari bencana yag diakibatkan oleh perubahan iklim," kata Von Hernandez, Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, dalam suratnya yang ditujukan kepada para Kepala Negara ASEAN.

Secara spesifik, Greenpeace menginginkan negara anggota ASEAN untuk mendukung pencapaian kesepakatan iklim yang kuat di Copenhagen pada bulan Desember 2009, dan menyepakati hal-hal berikut ini:

1) Kewajiban pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang mengikat secara hukum untuk negara-negara industri, secara kelompok, sekurang-kurangnya 40% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2020, dan paling tidak tiga perempatnya harus diusahakan dari kegiatan domestik. Lebih dari pada itu, negara-negara industri harus membayar untuk ijin emisi dalam rangka untuk menghimpun dana publik yang cukup dan bisa diperkirakan. Untuk hal tersebut, paling tidak dibutuhkan €110 milyar setiap tahun untuk mendukung energi yang bersih dan kegiatan-kegiatan pencegahan yang lain, perlindungan hutan dan adaptasi di negara-negara berkembang.

2) Sebuah mekanisme pendanaan untuk menghentikan deforestasi (penggundulan hutan) dan emisi (yang berhubungan dengan deforestasi) di negara-negara berkembang sampai 2020. Ini harus menjadi tambahan terhadap pengurangan emisi seperti yang dijelaskan diatas. Prioritas perlindungan harus diberikan pada wilayah-wilayah yang mempunyai nilai konservasi yang tinggi dan juga wilayah-wilayah yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan.

3) Aksi mitigasi bagi negara-negara berkembang adalah dengan semangat untuk secara berangsur-angsur memperluas, memperdalam dan memperkuat kontribusi anggota-anggota UNFCCC, untuk mencapai 15-30% penurunan emisi gas rumah kaca dari ‘bisnis seperti biasanya' pada tahun 2020. Dari penurunan-penurunan emisi ini, semua ukuran-ukuran tanpa biaya dan negatif yang dapat dicapai tanpa bantuan dari luar harus dilakukan masing-masing oleh negara-negara berkembang, sementara selebihnya harus didukung oleh negara-negara industri.

Ditambah dengan kebutuhan publik terhadap dukungan keuangan untuk energi bersih, perlindungan hutan dan adaptasi, maka total kebutuhan finansial di bawah Kesepakatan Copenhagen harus dapat menghimpun paling sedikit € 110 milyar sampai tahun 2020. Greenpeace mendesak pemerintahan ASEAN untuk membantu menekan negara-negara industri untuk mau menyediakan bagian terbesar dari jumlah keuangan yang dibutuhkan dalam konteks negosiasi iklim di Copenhagen. (Marwan Azis).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…

Bakau di Teluk Kendari Terus Menyusut

Masa kejayaan hutan bakau di sepanjang TelukKendari perlahan mulai redup, seiring maraknya pembangunan pemukiman di sekitarnya.