WALHI Soroti Lemahnya Penanganan Situ Gintung


Jakarta, Greenpress- Bencana di kawasan situ Gintung Ciputat Tangerang Banten setidaknya telah menelan korban 21 orang meninggal dan 10 orang luka-luka berdasarkan data korban di RS Fatmawati yang dipantau oleh WALHI hingga Jumat (27/3) pukul 20.25 WIB. Sementara sumber lainnya menyebutkan sampai pukul 18.00 WIB, 38 orang meninggal dunia. Sumber lain menyebutkan 65 orang sudah meninggal dunia sampai dengan pukul 22.40 WIB.

Perbedaan data jumlah korban ini bukan hal yang baru ketika sebuah becana terjadi, bahkan sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tak pernah belajar dan tidak pula melakukan upaya serius untuk melindungi hak-hak warga Negara. Bagaimana mungkin upaya tanggap darurat bisa dilakukan dengan maksimal jika data korban tidak ada yang pasti.

Yang tak kalah menariknya di balik bencana ini, para politisi yang bertarung dalam PEMILU 2009 berbondong-bondong mendatangani lokasi dan menjadikan bencana sebagai ajang kampanye gratis dengan kedok solidaritas kemanusian. Padahal sebelumnya tak ada yang peduli pada nasib lebih dari 15.000 orang korban korban Lapindo yang sampai hari ini kehilangan hak hidup dan dipaksa menghirup racun yang keluar bersama semburan lumpur.

Dalam pandangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang disampaikan oleh Berry Nahdian Forqan selaku Direktur Eksekutif Nasional dalam pers releasenya, bahwa bencana di Situ Gintung setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, tidak adanya upaya serius pemerintah (Gubernur Banten) dalam pemeliharaan (maintenance) Situ Gintung yang sudah dibangun sejak tahun 1932. Pada bulan November 2008 bencana yang sama namun dalam skala yang lebih kecil sudah pernah terjadi dan sudah pula dilaporkan oleh masyarakat.

Namun laporan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat. Sementara jika dilihat dari jumlah situ di Jabotabek yang berjumlah sekitar 193 situ, dengan luas keseluruhan 2.281,90 hektar. Lebih dari separuhnya (± 68%) dalam keadaan rusak. Dengan data ini saja seharusnya pemerintah sudah bisa berbuat banyak untuk menjamin keselamatan warga, tapi hal ini tak pernah dilakukan.

Kedua, alih fungsi kawasan situ menjadi kawasan perumahan, restoran, hotel, tempat pembuangan sampah dan kawasan bisnis lainnya yang terus terjadi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan faktor keselamatan rakyat (human security). Pemerintah juga telah mengakui hal ini lewat departemen PU pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa telah terjadi alih fungsi kawasan situ. Dimana dari total luas situ di Jabodetabek sekitar 2.337,10 ha. Saat ini hanya tinggal 1.462,78 ha saja. Dari jumlah tersebut, hanya 19 situ yang kondisinya baik.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar pemerintah di wilayah Jabodetabek untuk memulihkan kawasan hulu dan wilayah tangkapan air, khususnya untuk kawasan DAS Ciliwung dan Cisadane. Keempat, tidak tersedianya sistem informasi dan sistim peringatan dini untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa ketika bencana terjadi.

Erwin Usman Juru Kampanye Air dan Pangan Eksekutif Nasional WALHI menambahkan, meluasnya area genangan air di setiap musim hujan, dan ancaman munculnya bencana banjir dan disertai longsor di kawasan-kawasan padat penduduk di Jadebotabek, adalah akibat dari terjadinya kerusakan fungsi ekologis dan menurunnya daya tampung situ, serta ketiadaan perhatian serius pemerintah merevitalisasi fungsi situ, danau dan bendungan.

WALHI menyayangkan lemahnya tindakan pencegahan dan penanganan bencana di kawasan situ Gintung. Gubernur Banten dan Departemen Pekerjaan Umum harus dimintai pertanggungjawabannya. Jika sejak awal Gubernur dan jajaran Pemerintah provinsi Banten sigap dan tanggap mendengar keluhan warga dan mencermati perubahan bentang alam dan kondisi situ gintung, bencana dan jatuhnya korban di pihak masyarakat tak perlu terjadi.

Selain itu,WALHI juga mendesak dilakukannya penghentian alih fungsi kawasan situ, DAS dan wilayah tangkapan air (cathment area) lainnya di wilayah Jadebotabek untuk memberi ruang bagi pemulihan kawasan ekologi dan mencegah berulangnya bencana. Segera lakukan restorasi ekologi kawasan situ dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya penyelamatan lingkungan mutlak dilakukan pemerintah. Sistem peringatan dini (early warning system) oleh pemerintah harus segera dibenahi untuk mencegah jatuhnya korban bencana. (Marwan)




Share on Google Plus

About Editor

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar: