Langsung ke konten utama

Hutan Papua Terancam Perluasan Sawit


Ketgam : Perluasan perkebunan sawit mengancam kelestarian hutan Papua : Foto : Greenpeace

Jakarta, BERLING - Rencana perluasan perkebunan di Papua harus segera dihentikan dan ditinjau ulang menyusul banyaknya keprihatinan atas deforestasi besar-besaran dan eksploitasi masyarakat lokal, demikian diperingatkan para pegiat lingkungan hari ini.

Sebuah laporan baru yang dirilis oleh Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) - berjudul "Up for Grabs" - memperlihatkan bagaimana lima juta hektar lahan, sebagian besar hutan, sedang menjadi sasaran banyak perusahaan yang mengejar keuntungan dari tingginya permintaan akan biofuel yang berasal dari tanaman seperti kelapa sawit dan komoditas lainnya. Perampasan tanah ini memprovokasi terjadinya konflik dengan masyarakat lokal dan mengancam wilayah hutan tropis terbesar ketiga yang tersisa di Bumi.

Penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Telapak/EIA di tujuh lokasi di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat selama tahun 2009 mengungkap gambaran suram eksploitasi pemilik hak ulayat yang direstui oleh pemerintah; banyak dari mereka yang terjerat, tertipu dan kadang dipaksa untuk melepaskan sebagian besar dari lahan hutan untuk perkebunan dengan diimingi janji-janji manfaat pembangunan yang tak terpenuhi seperti perbaikan transportasi, pendidikan, dan perumahan.

Dalam satu kasus, Telapak/EIA mendapati seorang anak laki-laki berumur empat tahun, putra seorang pemilik hak ulayat, yang harus menandatangani kontrak sehingga perusahaan perkebunan bisa menjamin kontrol terhadap tanah tersebut selama puluhan tahun.

Laporan baru ini mendokumentasikan meluasnya ketidakpuasan masyarakat lokal yang dibujuk melepaskan tanahnya untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kompensasi atas pelepasan tanah tersebut luar biasa rendah - harga tertinggi yang dibayarkan adalah Rp 450.000 per hektar untuk 35 tahun sewa, sementara harga terburuk adalah Rp 15.000 per hektar. Telapak/EIA juga menemukan perusahaan yang membuka hutan untuk perkebunan secara ilegal sebelum izin yang diperlukan telah diperoleh, dengan sepengetahuan pemerintah.

Juru bicara Telapak, Hapsoro mengatakan perusahaan menipu orang Papua agar menyerahkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan janji-janji kosong tentang kesejahteraan masa depan mereka. “Ini semua terjadi dengan restu pemerintah atas nama pembangunan"katanya.

Merebaknya perkebunan di bumi Cenderawasih Papua menurut Hapsoro, didorong oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang mempromosikan pengembangan biofuel, terutama kelapa sawit, namun pengelolaan sektor ini kacau-balau dan tidak transparan. Pemerintah bermaksud untuk memperluas wilayah perkebunan kelapa sawit dari enam juta hektar menjadi 20 juta hektar. Sebagian besar pertumbuhan besar ini direncanakan di Papua karena sebagian besar hutan Sumatera dan Kalimantan telah berubah menjadi perkebunan. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2007.

Harga tanah yang murah untuk perkebunan, ditambah dengan sejumlah besar kayu berharga dari hasil pembukaan hutan, telah menarik minat perusahaan-perusahaan besar Indonesia dan menyebabkan investor luar negeri masuk ke Papua. Telapak/EIA mengungkapkan sebuah perusahaan dari Hong Kong yang terdaftar di negara bebas pajak di luar negeri mendapatkan lebih dari 300.000 hektar lahan berhutan lebat di Selatan Papua. Dalam publikasinya, perusahaan itu mengklaim akan "memperbaiki" hutan dengan membabat 200.000 hektar dan menggantinya dengan kelapa sawit untuk memasok biofuel ke negara-negara industri yang berusaha mengurangi emisi karbon.

Ketika pertemuan iklim Kopenhagen sudah semakin dekat, konsekuensi dari deforestasi besar-besaran hutan Papua untuk dikonversi menjadi perkebunan jelas negatif. “Penelitian ilmiah di Indonesia menunjukkan bahwa mengganti hutan yang utuh atau bekas tebangan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk biofuel telah berdampak buruk terhadap emisi gas rumah kaca,”ujar Hapsoro.

Sementara Jago Wadley, Juru Kampanye Hutan Senior EIA mengatakan, Dewan Perubahan Iklim Indonesia mengakui bahwa deforestasi harus diatasi jika Indonesia ingin mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah juga telah menyatakan bahwa biofuel tidak berarti deforestasi. Namun penyelidikan Telapak/EIA telah menemukan deforestasi besar-besaran di Papua yang didorong oleh permintaan nasional dan internasional akan biofuel atas nama perubahan iklim. “Ini adalah ketidaklogisan kebijakan tingkat tinggi karena Indonesia merupakan negera pengemisi karbon terbesar ketiga di dunia akibat hilangnya hutan dengan cepat"ujarnya.

Telapak/EIA menyerukan agar Pemerintah Indonesia menghentikan pemberian ijin perkebunan di Papua sampai diberlakukannya kebijakan yang kuat untuk mendukung hak-hak masyarakat adat dan melindungi hutan. Telapak/EIA juga menyeru kepada masyarakat internasional untuk menangani peran konsumsi komoditas perkebunan dan kayu sebagai penyebab utama deforestasi. (Marwan Azis).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Otto Soemarwoto, Guru Besar Pro Lingkungan & NKRI

Guru besar emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini seorang tokoh yang pro lingkungan hidup dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Doktor dalam Plant Physiology, Universitas California, Berkeley, AS, kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 19 Februari 1926, ini mengatakan setiap proyek harus bertujuan untuk memperkuat NKRI dan lingkungan hidup.


Prof Dr Otto Soemarwoto yang dikenal rendah hati dan sederhana, itu mengatakan selama ini banyak kegiatan pembangunan yang mengabaikannya. Dia memberi contoh, pembangunan transportasi yang lebih banyak diarahkan pada transportasi darat. Padahal Indonesia adalah negara kelautan. Akibatnya, laut belum menjadi penghubung, melainkan pemisah.

Menurut suami dari Idjah Natadipraja MA dan ayah dari Gatot Soemarwoto, Rini Soemarwoto dan Bambang Soemarwoto, itu pembangunan juga masih bersifat Jawa-sentris sehingga menimbulkan iri hati dan berujung kehendak untuk memisahkan diri. Menurutnya, sekitar 80 persen pembangunan jalan tol ada di…

Bakau di Teluk Kendari Terus Menyusut

Masa kejayaan hutan bakau di sepanjang TelukKendari perlahan mulai redup, seiring maraknya pembangunan pemukiman di sekitarnya.