Langsung ke konten utama

Negara Kepulauan Tuntut Amandemen Protokol Kyoto


Tuvalu, salah satu negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Foto : Google.

Kopenhagen, BL-Di tengah negosiasi yang alot COP 15 UNFCCC di Kopenhagen, Tuvalu dan sejumlah negara kepulauan menuntut Amandemen Protokol Kyoto dalam pertemuan Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) di Bella Center kemarin.

Pertemuan itu membahas amandemen annex B, sebagai bagian dari periode kedua dari komitmen Protokol Kyoto. Tuvalu, salah satu negara kepulauan Pacific yang mendukung pelaksanaan mengusulkan amandemen target menjaga tingkat kenaikan suhu bumi di bawah atau tak lebih dari 1,5 derajat selsius dan konsentrasi gas rumah kaca tak lebih dari 350 ppm. Lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya, yang hanya 2 derajat celcius.

Hal tersebut dilaporkan Siti Maemunah dari Jatam yang juga turut hadir dalam COP 15 UNFCCC. Menurut Maemuna, Tuvalu adalah salah satu negara kepulauan di Asia pasifik yang harus lintang pukang bertahan hidup akibat naiknya permukaan air laut. Tuvalu dan negara-negara yang tergabung dalam negara pulau-pulau kecil paling kencang bersuara di setiap perundingan perubahan Iklim. Menurut Tuvalu, mereka baru bisa bertahan hidup dengan angka yang mereka usulkan.

Atas nama Aliansi negara-negara pulau kecil (AOSIS), Grenada mendukung Tuvalu yang menyerukan semua pihak untuk menyegerakan agenda ini dan mendesakkan hasil yang ambisius, komprehensif dan nyata. Usulan ini didukung Solomon Islands, Cook Islands, Jamaica, Marshall Islands, Sao Tome and Principe, Barbados, Fiji, Palau, Samoa, Sierra Leone, Senegal dan Togo.

Bintang lain yang bersinar dalam COP 15 UNFCC lanjut Maemuna adalah Bolivia, yang juga menuntut amandemen Protokol Kyoto. Usulan Bolivia didukung Cuba, Malaysia, Micronesia, Paraguay, Sri Lanka, dan Venezuela. Bolivia menekankan pentingnya pengakuan mengenai “porsi terbesar dalam sejarah emisi gas rumah kaca global dipegang negara industri” dalam Konvensi Perubahan Iklim kali ini.

Menurut mereka, Negara industri sudah menghabiskan sumber daya yang tersedia melebihi jatah yang semestinya. Walau jumlah populasinya kurang dari dua puluh persen, namun total emisi mereka mencapai 75% sepanjang sejarah. Ketimpangan ini membuat mereka menjadi pelaku utama utang emisi. Celakanya, tidak ada kesadaran muncul dari negara industri. Negara-negara kepulauan juga terus menuntut porsi yang sama mengakses sumber daya yang masih tersisa di Bumi.

Mereka terus mencari cara agar berhak dan terus menghasilkan sedikitnya 70% emisi karbon dari angka tahun 1990 hingga 2020. Namun saat yang sama, mereka menuntut negara berkembang membatasi tingkat pengeluaran emisi, yang mau tak mau menjadi konsekwensi dari kegiatan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

Kondisi tidak adil ini menggerakkan Bolivia untuk mengusulkan amandemen pasal 3.9 Protokol Kyoto. Bolivia menyerukan negara industri berlaku adil, berbagi sistem iklim dengan negara berkembang.Yang kedua, Bolivia mendesak alokasi emisi seimbang mempertimbangkan sejarah masa lalu dan rencana masa depan. Dan terakhir, mendesak negara industri berusaha keras mengurangi polusi dan tingkat konsumsi mereka yang berlebihan, demi memberi kesempatan pembangunan berkelanjutan bagi semuanya.Untuk itu, Bolivia mengusulkan amandemen tiga hal.

Pertama, Artikel 3 Paragraf 1 tentang angka (”assigned amount”) pengurangan emisi yang harus dijalankan negara Annex 1. Angka ini harus mempertimbangkan tanggung jawab historis negara-negara industri dan hak negara berkembang melaksanakan pembangunan di negara mereka.

Kedua, Artikel 3 Paragraf 1 yang mendesak angka penurunan emisi minimum dari negara Annex I harus dilakukan secara domestik (”assigned domestic amount”).Bolivia menuntut negara industri harus mengurangi emisi setidaknya 49% dari angka tahun 1990 untuk periode komitmen 2013 hingga 2017. Angka ini mencerminkan pengurangan emisi sebenarnya yang diperlukan dan secara teknis mungkin dilakukan negara maju, yaitu dengan merubah pola hidup, penggunaan teknologi, dan sebagainya.

Dalam suratnya, juru bicara Bolivia menutup pernyataanya dengan tegas, bahwa Bolivia tidak mengemis, mereka hanya menuntut negara kaya, yang mendapat keuntungan dari kontribusinya terhadap perubahan iklim, bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Yang terakhir adalah perbedaan antara apa yang wajib dan yang bisa dilakukan negara industri, yang mendasari pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi di negara berkembang dan bisa diatur dalam skema UNFCCC.

Kelanjutan Protokol Kyoto adalah mutlak, lepas dari segala kekurangan yang dimiliki protokol tersebut. Karena protokol ini atu-satunya insturmen legal yang mengikat negara industri untuk menurunkan emisinya.

Hampir semua negara mendukung kelanjutan komitmen kedua dari Kyoto Protokol, dan tidak ada yang menolak hal tersebut, setidaknya terlihat dalam sidang pleno pagi kemarin. Delegasi Palestina mengungkapkan bahwa meski kondisi mereka masih dijajah Israel, mereka tetap mendukung kelanjutan komitmen kedua Protokol ini. Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan dari ruangan.

Selain itu juga terdapat perwakilan dari masyarakat sipil Afrika yang menyatakan pendapatnya dengan mengaitkan bahwa apabila tidak terdapat komitmen, maka ancaman bagi mereka adalah bencana besar.Tuvalu mendesak sidang pleno melakukan pembicaraan lebih substantif amandemen dan tidak dapat lagi diundur.

Namun pimpinan sidang berkeras agar pembicaraan mengenai amandemen Annex B protokol dilanjutkan melalui yang lebih kecil. Inilah yang membuat forum kemarin deadlock tanpa ada kejelasan kapan akan dilanjutkan (Marwan Azis).


Komentar

Pos populer dari blog ini

Menjadi Jembatan, Menjadi Obor Kesadaran

Advokasi mitra MFP di Sulawesi Tenggara mendorong pentingnya komunikasi dan informasi dalam advokasi kebijakan kehutanan dan medium pembelajaran bersama.

Oleh : Asep Saefullah & Andrew Yuen


“Kami sudah berkirim surat ke gubernur tahun lalu untuk meminta peraturan daerah tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ungkap Asri Imran, Ketua Jaringan Masyarakat Desa (Jamasda), Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara.
"Katanya mereka sudah membentuk tim penyusun rancangan peraturan. Tapi, hasilnya belum ada. Kami sudah bosan menunggu janji.”

Kekecewaan Asri terungkap ketika dia, mewakili para petani di kawasan Taman Hutan Raya Murhum, terlibat dalam sebuah diskusi regular yang diselenggrakan oleh Green Press (Perkumpulan Wartawan Lingkungan), Sulawesi Tenggara.

Pada diskusi yang dihadiri berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah daerah hingga kelompok tani itu membahas masalah Taman Hutan Raya Murhum. Hutan yang berada di jan…

Ini 14 Surga Air Terjun Terindah di Sulawesi Tenggara

Nusantara, Bak Surga Bagi Burung Migran

Ekosistem Nusantara yang terdiri atas pulau-pulau dan dikelilingi hutan mangrove menjadi lokasi persinggahan burung air yang bermigrasi dari berbagai belahan dunia. Indonesia bagaikan setitik surga bagi burung migran.