Langsung ke konten utama

Greenpeace Protes Penahanan Dua Aktivis Lingkungan



Aktivis Greenpeace melakukan protes atas penahanan aktivis anti pemburuan paus Greenpeace Jepang, yang dikenal sebagai “Tokyo Two” (Junichi Sato dan Toru Suzuki) sejak tahun 2008. Mereka membawa spanduk menuntut keadilan bagi mereka dan mengantarkan surat kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia. Foto : Greenpeace /Hendri Ismail.

Jakarta,– Aktivis Greenpeace hari ini melakukan protes atas penahanan aktivis anti pemburuan paus Greenpeace Jepang. Dalam aksinya mereka mengantarkan surat kepada Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, sambli membawa spanduk menuntut pembebasan kedua rekan mereka.

Menurut Arif Fiyanto, juru kampanye Greenpeace Indonesia dalam siaran persnya mengatakan, pihaknya akan melakukan protes di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta setiap hari dalam minggu ini, menuju proses persidangan yang akan dilakukan minggu depan.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) menyatakan bahwa Pemerintah Jepang melakukan pelanggaran berbagai hak asasi manusia yang telah disepakati secara internasional dengan melakukan penahanan terhadap dua aktivis Greenpeace yang berhasil mengungkap kasus korupsi besar dalam program pengelolaan paus Jepang .

Junichi Sato dan Toru Suzuki, atau kerap disebut “Tokyo Two”, akan menjalani persidangan pada 15 Februari mendatang, dan pada Desember lalu Komisi Kerja untuk Penahanan Semena-mena UNHRC menginformasikan kepada Pemerintah Jepang bahwa mereka telah melanggar HAM kedua orang itu.

“Junichi dan Toru bertindak atas nama kepentingan publik untuk membongkar skandal yang melibatkan korupsi dari program paus yang didanai oleh uang pembayar pajak Jepang. Sekarang sangat jelas bahwa pelanggaran HAM bukan hanya menurut Greenpeace, tetapi juga menurut badan resmi PBB,” tegas Arif Fiyanto, Jurukampanye Greenpeace Asia Tenggara. “Kami berharap Pengadilan Jepang mencatat pendapat ini dan melakukan penilaian hukum dengan adil dan semestinya.”tambahnya.

Komisi kerja itu menyatakan bahwa Sato dan Suzuki telah bertindak atas dasar kepentingan publik yang lebih besar saat melakukan pengungkapan kejahatan di dalam industri paus yang didanai oleh pembayar pajak. Kedua orang ini juga sudah menyatakan bersedia bekerja sama dengan polisi dan jaksa dalam pengungkapan kasus korupsi ini, tetapi pemerintah dalam penahanan keduanya tidak memasukkan informasi penting seperti detail aktivitas mereka sebagai aktivis lingkungan, hasil investigasi yang telah mereka lakukan, bahkan bukti-bukti yang dikumpulkan keduanya yang sebenarnya sangat membantu yang berwenang melakukan investigasi.

Komisi itu berkesimpulan: Hak asasi kedua aktivis lingkungan ini untuk tidak dibatasi secara semena-mena kebebasannya; hak mereka untuk kebebasan beropini dan berekspresi serta melakukan aktivitas yang legal, serta hak mereka untuk melakukan aktivitas damai tanpa intimidasi dan kekerasan tidak dihormati oleh sistem hukum ini.

Komisi ini juga menemukan bahwa pemerintah Jepang telah melanggar pasal 18, 19 dan 20 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal serta pasal 18 dan 19 Perjanjian Hak Sipil dan Politik Internasional. Komisi juga berkesimpulan bahwa hak mempertanyakan penahanan Sato dan Suzuki sebelum pengadilan yang dilakukan secara adil tidak dilakukan.“Keputusan untuk melakukan tuntutan berbau politis ini dilakukan oleh Pemerintah Jepang terdahulu. Sekarang pemerintahan baru bisa menghapuskan aib ini dengan memastikan bahwa persidangan akan berjalan adil, menaati aturan hukum internasional,” ujar Dr. Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional, yang pekan depan akan berada di Jepang untuk mengamati persidangan ini. “Perdana Menteri Hatoyama harus mengeluarkan instruksi untuk meneliti ulang kasus ini.”

Sejak penahanan mereka pada Juni 2008, lebih dari seperempat juta orang di seluruh dunia telah menandatangani petisi yang menuntut keadilan bagi Sato dan Suzki, dan para ahli hukum termasuk advokat-advokad Mahkamah Agung seluruh dunia telah menyatakan keprihatinan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesti Internasional dan Transparansi Internasional juga telah mempertanyakan keabsahan penuntutan ini. Satu minggu protes di Kedutaan Besar Jepang di seluruh dunia dimulai hari ini menuju persidangan minggu depan. (Marwan Azis) ***


Komentar

Pos populer dari blog ini

ACARA GREEN FESTIVAL 2008

Jalan Masuk

Acara Green Festival 2008 sendiri akan mengambil tempat di Parkir Timur Senayan. Dari layout gambar yang dirilis panitia, pintu masuk Greenfest berada di sisi utara Parkir Timur Senayan, sedangkan panggung utama berada di ujung selatannya (membelakangi jalan raya Sudirman).


Untuk mempermudah akses masuk ke Green Festival, Anda disarankan masuk ke komplek Senayan melalui Century Atlit (Jl Pintu 1) atau TVRI (Jl Gerbang Pemuda) untuk selanjutnya langsung menuju Parkir Timur Senayan.

Pentas Musik
- T ai ko Jepang (alat tabuh): Jumat 16.10
- Choir Kid Purwacaraka: Jumat 16.25
- Capoeira: Jumat 19.05
- Nugie: Jumat 20.10
- Letto: Jumat 20.45
- SD Citra Indonesia : Sabtu 10.30
- Dwiki & The Next Gen: Sabtu 13.25
- SD & SMA Harapan Bangsa: Sabtu 14.25
- Nabila & Smart: Sabtu 15.45
- Ulli Sigar Rusady & Super Bintang: Sabtu 19.05
- Maliq & d'Essentials: Sabtu 19.25
- Marcell: Sabtu 20.15
- Ta ta loe: Minggu 10.30 & 17.00
- Bina Vokalia: Minggu 1…

Mencumbu Wisata Air Terjun Moramo

Pepohonan rimbun tumbuh subur disepanjang jalan. Sebagain telah berumur dan berukuran besar.  Batu dan pohon-pohon berbalur lumut begitu mudah dijumpai.

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …