Langsung ke konten utama

Menteri Lingkungan Sedunia Sepakati Enam Keputusan



Bali, Greenpress-Memasuki hari terakhir pertemuan ke-11 Forun Menteri Lingkungan Hidup sedunia yang berlangsung di Nusa Dua Bali akhirnya berhasil menyepakati 6 keputusan penting yang mencakup penanganan isu lingkungan global.

Keenam butir kesepakatan itu adalah aktivitas kerjasama, fungsi kerjasama manajerial, layanan bersama, sinkronikasi dana, audit bersama, dan tinjauan bersama."Keenam hal ini akan menjadi acuan dalam pengelolaan konvensi kimia dan limbah ke depan," kata Gusti Muhammad Hatta.

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta dalam siaran persnya yang diterima Greenpress menyampaikan, melalui semangat kebersamaan dengan suasana Bali yang sangat kondusif, sejumlah peserta konferensi akhirnya menyepakati sejumlah keputusan terkait perpindahan bahan dan limbah kimia antar Negara.” Hal ini adalah baru pertama kalinya terjadi di dunia dimana tiga konvensi dapat disinergikan. Hal penting lainnya adalah dengan disepakatinya 6 keputusan dan Deklarasi Nusa Dua yang akan menjadi landasan penting bagi pengelolaan lingkungan hidup internasional,”Ujarnya.

Hatta juga menjelaskan, Intergovermental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) didasari atas perlunya meningkatkan hubungan antara kajian ilmiah dengan kebijakan di bidang keanekaragaman hayati dan ekosistem ( improving the Science-Policy interface for biodiversity and ecosystem services) dan akan disampaikan pada pertemuan Conference of the Parties (COP) ke 10 dari Convention on Biodiversity yang akan dilaksanakan di Nagoya Jepang pada bulan Oktober 2010 dan pada pertemuan General Assembly PBB pada bulan September 2010.

Decision on Ocean yang merupakan usulan dari Pemerintah Indonesia juga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak, dengan beberapa catatan dan perbaikan yang juga sejalan dengan posisi Indonesia.

Selanjutnya proses konsultasi tentang opsi pembiayaan bagi upaya penanganan bahan kimia dan limbah yang dilakukan oleh negara-negara anggota juga berjalan dengan baik. Proses tersebut menekankan pada kebutuhan untuk memberikan perhatian pada upaya-upaya untuk meningkatkan prioritas politik yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang tepat, serta meningkatnya kebutuhan akan akses pembiayaan yang berkelanjutan, terprediksikan, cukup dan terjangkau, bagi pengelolaan bahan kimia dan limbah.

Secara substansi draf “Guideline for the Development of Domestic Legislation on Liability, Response Action and Compensation for Damage Caused by Activities Dangerous to the Environment” dan “Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters” bersifat sukarela dan tidak mengikat (voluntary and non-legally binding).

Kedua draf tersebut menjadi pedoman penyusunan peraturan nasional di bidang tanggung jawab, aksi tanggap dan kompensasi kerugian akibat kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan hidup serta pengembangan hukum nasional di bidang akses informasi, partisipasi publik dan keadilan. Tujuan penyusunan kedua draf dimaksud adalah untuk memberikan pedoman umum bagi negara-negara khususnya negara berkembang dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan Prinsip 10 Deklarasi Rio tahun 1992.

Dalam proses konsultasi tingkat menteri telah dibahas 2 isu yaitu keanekaragaman hayati dan ekosistem (biodiversity and ecosystem) dan Ekonomi Hijau (Green Economy). Untuk isu biodiversity and ecosystem telah dibahas antara lain peningkatan hubungan kajian ilmiah dengan kebijakan, International Year Biodiversity (IYB), target kehilangan keanekaragaman hayati pada tahun 2010 serta The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB).

Sedangkan dalam pembahasan dan diskusi tentang konsep Ekonomi Hijau (The Green Economy) telah dilakukan melalui serangkaian sesi Ministerial roundtable secara paralel. Konsep tersebut yang diperkenalkan oleh UNEP sebagai sebuah konsep pembangunan yang memberikan perhatian lebih terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mengupayakan sumber-sumber pembiayaan bagi investasi lingkungan.

Secara umum lanjut Hatta, pandangan negara-negara terhadap konsep tersebut adalah positif dan menganggap perlu ada pengembangan dan penerapannya. Indonesia menekankan bahwa konsep ekonomi hijau harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan yang berkelanjutan dan berharap UNEP dapat berperan dalam mengharmonisasikan dan mensinergikan berbagai upaya dan inisiatif yang terkait serta meningkatkan kapasitas dalam kerangka The Bali Strategic Plan for Technology Support and Capacity Building. (Marwan)


Komentar

Pos populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Negara Kepulauan Tuntut Amandemen Protokol Kyoto

Tuvalu, salah satu negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Foto : Google.

Kopenhagen, BL-Di tengah negosiasi yang alot COP 15 UNFCCC di Kopenhagen, Tuvalu dan sejumlah negara kepulauan menuntut Amandemen Protokol Kyoto dalam pertemuan Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) di Bella Center kemarin.

Pertemuan itu membahas amandemen annex B, sebagai bagian dari periode kedua dari komitmen Protokol Kyoto. Tuvalu, salah satu negara kepulauan Pacific yang mendukung pelaksanaan mengusulkan amandemen target menjaga tingkat kenaikan suhu bumi di bawah atau tak lebih dari 1,5 derajat selsius dan konsentrasi gas rumah kaca tak lebih dari 350 ppm. Lebih tinggi dari kesepakatan sebelumnya, yang hanya 2 derajat celcius.

Hal tersebut dilaporkan Siti Maemunah dari Jatam yang juga turut hadir dalam COP 15 UNFCCC. Menurut Maemuna, Tuvalu adalah salah satu negara kepulauan di Asia pasifik yang harus lintang pukang bertahan hidup aki…

ACARA GREEN FESTIVAL 2008

Jalan Masuk

Acara Green Festival 2008 sendiri akan mengambil tempat di Parkir Timur Senayan. Dari layout gambar yang dirilis panitia, pintu masuk Greenfest berada di sisi utara Parkir Timur Senayan, sedangkan panggung utama berada di ujung selatannya (membelakangi jalan raya Sudirman).


Untuk mempermudah akses masuk ke Green Festival, Anda disarankan masuk ke komplek Senayan melalui Century Atlit (Jl Pintu 1) atau TVRI (Jl Gerbang Pemuda) untuk selanjutnya langsung menuju Parkir Timur Senayan.

Pentas Musik
- T ai ko Jepang (alat tabuh): Jumat 16.10
- Choir Kid Purwacaraka: Jumat 16.25
- Capoeira: Jumat 19.05
- Nugie: Jumat 20.10
- Letto: Jumat 20.45
- SD Citra Indonesia : Sabtu 10.30
- Dwiki & The Next Gen: Sabtu 13.25
- SD & SMA Harapan Bangsa: Sabtu 14.25
- Nabila & Smart: Sabtu 15.45
- Ulli Sigar Rusady & Super Bintang: Sabtu 19.05
- Maliq & d'Essentials: Sabtu 19.25
- Marcell: Sabtu 20.15
- Ta ta loe: Minggu 10.30 & 17.00
- Bina Vokalia: Minggu 1…