Langsung ke konten utama

Soal Penanganan Kasus Orangutan, COP Memprotes Jaksa


Aksi aktivis COP di kantor Kejaksaan Agung RI.
Pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, sidang kasus pembantaian orangutan digelar di Pengadilan Negeri Tenggarong.  Namun, Centre for Orangutan Protection (COP) menilai bahwa tuntutan jaksa pada persidangan kasus pembantaian orangutan di Pengadilan Negeri Tenggarong terlalu ringan.


Dikhawatirkan, ringannya tuntutan dan vonis akan menjadi rujukan bagi sidang peradilan atas kasus serupa karena saat ini sedang dilangsungkan 2 persidangan pembantaian orangutan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sabhantara Rawi Santosa anak perusahaan Makin Group dan PT. Prima Cipta Selaras di Kalimantan Timur.

Empat terdakwa tersebut merupakan karyawan PT. Khaleda Agroprima Malindo anak perusahaan asal Malaysia, Metro Kajang Holdings (MKH) Berhad. Dalam sidang pemeriksaan, mereka telah mengakui membentuk tim penghalau hama yaitu untuk orangutan dan monyet. Dalam prakteknya mereka menggunakan anjing dan senapan. Selanjutnya, orangutan dan monyet yang berhasil ditangkap dibayar oleh perusahaan. Satu individu orangutan dihargai Rp. 500.000 sampai 1 juta rupiah.

“Jelas sekali ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan diketahui oleh perusahaan. Di sini ada unsur kesengajaan. Dan tuntutan 1 tahun kurungan penjara sangat ringan bagi kejahatan yang terorganisir. Kami menduga bahwa persidangan berlangsung tidak bersih,"kata Daniek Hendarto, Juru Kampanye dari Centre for Orangutan Protection (13/4).

Jaksa penuntut umum menuntut ringan dengan alasan perusahaan belum menguasai hukum dan perundangan Indonesia, bahwa orangutan adalah satwa yang dilindungi." Bagi perusahaan transnasional yang bonafit seperti MKH Berhad, seharusnya paham tentang hukum negara Indonesia. Jika mereka tidak tahu, ini sangat janggal,”tambahnya.

Daniek melanjutkan, mengingat orangutan dan satwa liar lainnya yang telah dibantai sebagai dampak dari kebijakan resmi perusahaan, terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Yaitu, menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, mereka dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. "Dan itu jauh dari tuntutan jaksa,"ujarnya.

Jaksa penuntut umum, Suroto, hanya menuntut 4 terdakwa masing-masing 1 tahun penjara. Yaitu 2 terdakwa yang merupakan eksekutif Phuah Chuan dan Widiantoro dituntut 1 tahun kurungan, denda 50 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Sedang 2 eksekutor lapangan Imam Muhtarom dan Mujianto dituntut 1 tahun kurungan, denda 20 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan.

"Jika hukuman terlalu ringan, akibatnya kejahatan yang sama akan terus berulang karena tidak menimbulkan efek jera,"tandasnya. (Marwan Azis).


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Potensi Tambang Sulawesi Tenggara dalam Kepungan Investor

Gambar kegiatan eksplorasi tambang nikel di Pulau Lemo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. foto: yoshasrul

Sektor pertambangan provinsi Sulawesi Tenggara cukup potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan. Sulawesi Tenggara memiliki kandungan tambang yang sangat potensial dan telah banyak perusahaan yang telah melakukan eksplorasi utamanya kabupaten Buton, Konawe, Konawe Utara, dan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Sulawesi Tenggara memilki potensi pertambangan yang dapat diandalkan, namun belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Tambang aspal di Kabupaten Buton, Tambang nikel di kabupaten Kolaka, Konawe Utara dan Konawe, potensi tambang marmer, batu granit dan krom tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan untuk potensi tambang minyak di Kabupaten Buton Utara dan Buton. Khusus untuk tambang aspal, beberapa perusahaan …

Jurnalistik Lingkungan : Tantangan dan Kiat

Oleh : IGG Maha Adi
___________________________________________

Lingkungan hidup
• Seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, yang memengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. (UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
• Memengaruhi  Berinteraksi

Jurnalistik Lingkungan
• Kegiatan pemberitaan [mengumpulkan, memproses dan menerbitkan informasi yang bernilai berita] masalah-masalah lingkungan hidup.

Berita Lingkungan
Berita lingkungan hidup memiliki beberapa ciri, antara lain:
• menunjukkan interaksi saling memengaruhi antar- komponen lingkungan
• berorientasi dampak lingkungan
• pemberitaan dapat dari level gen hingga level biosfer

Apa Itu Berita Lingkungan ?
• Berita lingkungan hidup sering tidak dapat dibedakan dari berita-berita masalah sosial seperti kesehatan, kemiskinan, bahkan kriminalitas. Masalah dampak lingkungan hampir selalu berkaitan dengan persoalan lain yang kompleks.
• Patokan yang fleksibel diperlukanKisi-kisi: int…

Bakau di Teluk Kendari Terus Menyusut

Masa kejayaan hutan bakau di sepanjang TelukKendari perlahan mulai redup, seiring maraknya pembangunan pemukiman di sekitarnya.